Bisnis.com, JAKARTA — Tim gabungan pemerintah antar-instansi telah melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 63 kali di Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang Januari hingga Agustus 2025.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Thomas Nifflnuri mengatakan upaya intensif ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menanggulangi bencana asap yang berpotensi meluas. Sejak Januari hingga Agustus 2025, satelit telah mendeteksi 66 titik panas (hotspot) yang tersebar di provinsi tersebut.
Menurutnya, Kaltim merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla yang tinggi, sekaligus menjadi lokasi proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menempatkan Kaltim sebagai barometer keberhasilan Indonesia dalam menyelaraskan pembangunan masif dengan pelestarian lingkungan.
"Berdasarkan analisis citra satelit hingga Mei 2025, luas areal yang terdampak karhutla di Kalimantan Timur tercatat mencapai 331,96 hektare," ujarnya dilansir Antara, Kamis (7/8/2025).
Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar Siddiq mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana ekologis akibat peristiwa karhutla. Secara nasional beberapa daerah seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sudah menerapkan status darurat Karhutla.
Menurutnya, Kaltim memegang peranan strategis sebagai pusat pembangunan nasional. Oleh karena itu, provinsi ini diharapkannya dapat menjadi percontohan bagaimana pembangunan dapat berjalan selaras dengan kelestarian hutan dan lingkungan, terbebas dari ancaman karhutla.
Baca Juga
"Sementara Kaltim masih status siaga. Namun tetap kita tingkatkan kewaspadaan guna meminimalisir potensi bencana," katanya.
Dia menekankan kunci keberhasilan pengendalian karhutla terletak pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Strategi utama yang harus dikedepankan adalah pencegahan karena lebih efektif dan efisien secara biaya dibandingkan pemadaman. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk berkolaborasi dalam mengantisipasi dan menanggulangi karhutla.
"Kolaborasi ini adalah kunci, sesuai arahan dan perhatian khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sangat kuat terhadap isu lingkungan dan karhutla," ucap Sulaiman.
Dia menyoroti pentingnya kesiapsiagaan personel dan sarana-prasarana, serta pelibatan aktif warga. Program edukasi penyadaran dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli api, dengan melibatkan tokoh adat serta tokoh agama, harus terus diperkuat.
"Api bisa membakar hutan dalam sehari, tapi butuh puluhan tahun untuk menumbuhkannya kembali. Maka, siapa pun yang mencegah api hari ini, berarti dia adalah penyelamat generasi esok. Mencegah lebih murah dan tetap menjaga kelestarian alam. Maka, pemanfaatan teknologi, seperti citra satelit dan patroli drone harus dimaksimalkan," tuturnya.
Menurutnya, perlu untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran semua pihak terhadap ancaman karhutla terutama memasuki musim kemarau. Terlebih, curah hujan pada Agustus hingga September diprediksi berada pada kategori rendah hingga menengah termasuk di wilayah Kaltim.
Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan puncak musim kemarau pada Agustus hingga September ini bersifat kemarau basah sehingga adanya kenaikan suhu antara 0,3 hingga 0,6 derajat Celsius yang tetap memicu potensi kebakaran.
"Sepanjang Januari hingga 5 Agustus 2025, sebanyak 66 titik panas (hotspot) terdeteksi di Kalimantan Timur. Operasi pemadaman telah dilakukan sebanyak 63 kali dan berdasarkan citra satelit hingga Mei lalu, luas area terdampak karhutla di Kaltim tercatat 331,96 hektare," terang Sulaiman.
