Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyoroti penyusutan secara drastis anggaran pengelolaan layanan meteorologi maritim dan modifikasi cuaca di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan anggaran layanan meteorologi maritim turun dari Rp25,8 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp2 miliar pada pagu indikatif 2026.
“Padahal kecelakaan maritim sering terulang, dan informasi cuaca laut sangat vital untuk keselamatan pelayaran,” ujarnya dilansir Antara, Senin (7/7/2025).
Selain itu, anggaran operasi modifikasi cuaca yang digunakan untuk mencegah banjir juga turun dari Rp8,3 miliar menjadi Rp5,4 miliar pada pagu indikatif tahun anggaran 2026. Adapun dalam satu kali penerbangan modifikasi cuaca membutuhkan biaya sekitar Rp250 juta dan sering kali dibutuhkan hingga puluhan penerbangan untuk hasil optimal.
Penurunan ini dinilai dapat mengurangi efektivitas program modifikasi cuaca yang selama ini membantu mengendalikan potensi banjir dan kekeringan. BMKG juga mencatat kebutuhan yang meningkat seiring bertambahnya peralatan dan frekuensi cuaca ekstrem.
“Meski begitu, kami tetap berupaya mencari tambahan anggaran dan tetap berkomitmen menjaga layanan,” katanya.
Baca Juga
Di sisi lain, BMKG tetap melanjutkan program modernisasi prediksi prakiraan cuaca berisiko bencana yang berbasis artificial intelligence (AI) dan big data meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Transformasi digital adaptif menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem perlindungan sosial adaptif terhadap risiko bencana dan krisis sosial.
“Data yang akurat dan cepat adalah kunci agar mitigasi bencana berjalan lebih efektif,” ucapnya.
Namun demikian, anggaran untuk pengelolaan big data dan pengembangan database turun drastis dari Rp168,5 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp1,1 miliar di pagu indikatif 2026. BMKG tetap berkomitmen menjaga service level agreement di angka 97% artinya toleransi kesalahan hanya boleh maksimal 3%.
BMKG juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengusulkan tambahan anggaran agar transformasi digital tetap berjalan. Inovasi ini penting untuk mendukung prediksi lebih dini, terutama pada cuaca ekstrem dan potensi gempa bumi yang langsung berdampak pada keselamatan publik.
“Modernisasi sistem akan membantu petugas lapangan hingga operator transportasi laut dan udara mengambil keputusan lebih cepat. Harapannya, layanan ini tetap terjaga demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat luas,” tuturnya.
