Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno dan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk membahas isu transisi energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Eddy menjelaskan bahwa pada kesempatan tersebut, Tony Blair menceritakan pengembangan teknologi energi terbarukan di Inggris. Salah satunya, yaitu pembangunan pembangkit nuklir yang modular dengan kapasitas relatif kecil, 300–500 megawatt (MW).
Menurutnya, pengembangan pembangkit nuklir modular cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Dia juga menyebut Tony Blair memperkenalkan perusahaan asal Inggris untuk membahas lebih lanjut mengenai pembangkit nuklir modular.
“Kita akan menunggu presentasi yang disampaikan oleh perusahaan yang dimaksud untuk bisa mengetahui lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, bagaimana teknologi nuklir bisa diadopsi di Indonesia ke depannya,” ujar Eddy, dikutip dari Antara, Selasa (22/4/2025).
Pada 2038, imbuh Eddy, sumber-sumber energi terbarukan di Pulau Jawa diperkirakan akan habis sehingga pembangkit nuklir memang dibutuhkan.
Ia menuturkan, Kalimantan Barat dan Bangka Belitung menjadi preferensi lokasi untuk pembangunan pembangkit nuklir di Indonesia. Namun, sampai saat ini, belum ada lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan dimaksud.
Baca Juga
“Kepastiannya, pengembangannya bagaimana, nanti kita akan lihat karena RUPTL [Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik] 2025–2034 masih dalam penyelesaian. Di dalam RUPTL itu, rencananya nanti ada 1 gigawatt nuklir yang akan dikembangkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eddy mengungkapkan, pertemuan dengan Tony Blair turut membahas situasi perang dagang global menyusul kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kendati begitu, pembahasan mengenai tarif ini disebut tidak terlalu banyak karena mengingat Indonesia masih melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat.
“Karena ini masih proses yang sedang berjalan dan kita memiliki waktu 60 hari untuk melakukan negosiasi itu, jadi memang tidak banyak yang dibahas karena proses sedang berjalan. Tetapi, itu tadi sempat disinggung dan juga menjadi salah satu perhatian dari Pak Tony Blair,” katanya.
Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja menerbitkan aturan mengenai peta jalan transisi energi di sektor ketenagalistrikan, yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.
Mengacu beleid tersebut, pengembangan PLTN menjadi salah satu opsi yang dipilih Indonesia untuk melakukan transisi energi. Adapun, pengembangan PLTN itu harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan PLTN beroperasi di Indonesia mulai 2030. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa PLTN akan masuk dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025-2034. RUPTL terbaru ini sudah dalam proses finalisasi untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Untuk PLTN itu kita mulai on itu 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan persiapan semua regulasi yang terkait dengan PLTN," jelas Bahlil dikutip dari keterangan resmi, MInggu (20/4/2025).
Menurutnya, PLTN merupakan energi baru yang murah dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil.
Namun, dia menekankan bahwa pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara massif. Dengan begitu, masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.
.jpg?w=300&h=221)
