Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa perubahan iklim telah mencapai tahap kritis. Kondisi ini menjadi pemicu terjadinya fenomena bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem di Indonesia.
Plt. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam peringatan Hari Meteorologi Dunia di Jakarta, Senin (24/3/2025), mengemukakan bahwa suhu rata-rata pada periode 2015-2024 menjadi yang terpanas menurut data BMKG. Anomali suhu sebesar 1,55 derajat Celsius pada 2024 bahkan berada di atas rata-rata masa praindustri dan melampaui batas atas Perjanjian Paris.
Dia juga mencatat tren peningkatan curah hujan ekstrem di Indonesia berkorelasi langsung dengan kenaikan suhu permukaan dan konsentrasi gas rumah kaca (GRK).
“Dampak perubahan iklim, seperti mencairnya gletser di Papua dan naiknya suhu muka air laut, memicu bencana hidrometeorologi ekstrem, seperti banjir yang melanda Jabodetabek awal Maret 2025,” kata Dwikorita dikutip dari siaran pers, Selasa (25/3/2025).
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 37.000 kepala keluarga terdampak banjir di Jabodetabek. Sementara itu, BMKG mencatat 1.891 kejadian cuaca ekstrem di Indonesia periode 1 Januari sampai 17 Maret 2025. Hal itu menyebabkan banjir, pohon tumbang, tanah longsor, kerusakan bangunan, gangguan transportasi, dan korban jiwa.
“Siklus banjir yang semula lima tahunan bisa menjadi lebih sering bahkan setiap tahun jika kita tidak mampu mengelola lingkungan. Ini harus dicegah,” tambahnya Dwikorita.
Baca Juga
Data BMKG menunjukkan curah hujan di Bekasi saat banjir 2025 lebih dari 200 milimeter per hari, lebih rendah dari banjir 2020 yang mencapai lebih dari 300 milimeter per hari. Di sisi lain, curah hujan ekstrem dengan intensitas >150 milimeter per hari secara umum meningkat di Indonesia, seiring dengan kenaikan suhu permukaan dan konsentrasi GRK.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pentingnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang tangguh serta berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ketahanan iklim dan bencana.
Dia mengatakan pendekatan ini penting untuk memastikan pembangunan nasional mampu menjawab tantangan iklim dan risiko kebencanaan secara menyeluruh dan berjangka panjang.
“Pembangunan nasional ke depan harus berbasis pada pemahaman risiko, dengan memanfaatkan data akurat dari BMKG. Pengarusutamaan ketahanan iklim dan kebencanaan harus menjadi praktik utama dalam setiap proses pembangunan,” kata Agus.
