.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah mempercepat penghentian dini (pensiun) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu di Jawa Barat diproyeksi membantu mencegah beban ekonomi sebesar US$8,1 miliar (kurs Rp16.000 per dolar AS) dan sekitar 11.400 kematian terkait polusi udara.
Perhitungan ini berdasarkan analisis terbaru Centre for Research on Energy and Clean Air bertajuk Inisiatif Transisi Batubara ke Energi Terbarukan Pertama di Indonesia. Keuntungan ekonomi yang lebih besar akan dapat diperoleh apabila penutupan kedua PLTU dibarengi dengan transisi ke energi terbarukan.
Merujuk analisis CREA, penutupan PLTU akan menghindarkan Indonesia dari dampak polusi udara, yakni beban ekonomi Rp67 triliun dan hampir 6.400 kematian selama 2036-2042 pada kasus PLTU Cirebon-1, serta beban ekonomi Rp57 triliun dan lebih dari 5.400 kemarin selama 2038-2043 pada kasus PLTU Pelabuhan Ratu.
Katherine Hasan, Analis CREA, mengatakan rencana Indonesia mempercepat penghentian Cirebon-1 dan menggantikannya dengan pembangkit energi terbarukan merupakan langkah penting dalam memperkuat komitmen transisi energi negara.
“Memastikan implementasi yang tepat waktu dan strategis dari semua proyek energi terbarukan yang prospektif di Jawa Barat, sebagai provinsi dengan populasi terpadat, akan membantu provinsi ini melampaui target kapasitas energi terbarukan yang dipetakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/3/2025).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengumumkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW) ini. Rencananya, PLTU ini akan dimatikan pada 2035, tujuh tahun lebih awal dari yang dijadwalkan.
Baca Juga
Sebagai gantinya, akan disiapkan pembangkit berbasis energi terbarukan, gabungan dari sistem tenaga surya (700 MW dan 346 MW daya rendah), tenaga angin (1.000 MW), dan biomassa (12 MW).
Sementara itu, PLTU Pelabuhan Ratu merupakan proyek percontohan kedua dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) yang direncanakan pensiun dini pada 2037.
Berdasarkan Analisis CREA, ditegaskan bahwa manfaat ekonomi sebenarnya dari penghentian operasi lebih cepat PLTU Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu akan jauh melampaui kebutuhan pendanaan pensiun dini yang dialokasikan sebanyak US$ 1,13 miliar, yang dijabarkan sebagai salah satu fokus dari JETP.
Syaratnya, transisi harus dilakukan ke energi terbarukan untuk memanfaatkan keuntungan ekonomi ini. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan bahwa Indonesia perlu bergerak cepat untuk menyiapkan pensiun dini PLTU.
Apalagi, negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam telah berinvestasi besar dalam peningkatan transmisi untuk mendukung energi terbarukan dan mengadopsi teknologi jaringan pintar.
Adapun, investasi itu untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan. Hal itu pun berpotensi menurunkan biaya bagi konsumen dan mendukung integrasi energi terbarukan. Menurut Bhima, hal di atas dapat menjadi contoh bagi Indonesia.
“Secara keseluruhan, urgensi restrukturisasi komitmen keuangan dan pengembangan inovasi dalam teknologi jaringan listrik untuk mencapai tujuan energi terbarukan Indonesia adalah tanggung jawab negara, bukan dikategorikan sebagai kerugian negara,” ujar Bhima.
