Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menyiapkan tiga gugus tugas (task force) untuk menentukan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang direncanakan mulai beroperasi (on-grid) pada 2032.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani mengatakan tiga gugus tugas tersebut bakal ditunjuk pihaknya setelah pemerintah meresmikan pembentukan Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (Nepio).
“Saya sudah membuat persiapan Kepres Nepio, ini baru akan dibahas dengan Pak Menteri. Terus nanti dari situ ada tiga task force yang akan ditugasi untuk menentukan lokasi,” ujarnya dilansir Antara, Minggu (16/2/2025).
Menurutnya, gugus tugas juga diminta untuk membuat prosedur keamanan (safety) mulai dari rencana pembangunan PLTN perdana hingga operasional fasilitas elektrifikasi dari energi nuklir tersebut.
“Menentukan safety-nya bagaimana, menentukan pengadaannya nanti bagaimana, pembangunan PLTN-nya nanti bagaimana,” ucap Eniya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menuturkan pengembangan PLTN untuk swasembada energi, pangan dan air, bukan ekspansi ofensif.
Baca Juga
Menurutnya, pengembangan nuklir menjadi langkah strategis untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam negeri secara optimal dan tidak untuk menyerang negara lain.
“Kita membutuhkan langkah konkret untuk memastikan pengembangan nuklir ini tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Fokus kita adalah swasembada energi, bukan ekspansi ofensif,” katanya.
Oleh karena itu, dia meminta perencana ahli utama (PAU) Kementerian PPN/Bappenas untuk melengkapi dokumen perencanaan pendukung dan menyusun rencana strategis yang lebih komprehensif terkait pengembangan PLTN.
Indonesia disebut telah berkomitmen pada inisiatif Net Zero Emisson (NZE) dan sektor tenaga listrik diharapkan mengalami penurunan emisi mulai 2035 hingga 2060.
Rachmat menilai PLTN memiliki beberapa keunggulan strategis untuk selaras dengan NZE, yaitu mampu beroperasi 24 jam tanpa gangguan, efisiensi lahan yang tinggi, serta kompatibilitas dengan lokasi dekat pantai. PLTN dengan teknologi Small Modular Reactor (SMR) dinilai lebih fleksibel, aman, dan hemat biaya.
PLTN dengan SMR (reaktor modular kecil) merupakan solusi strategis untuk kebutuhan energi nasional di masa depan.
“Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 7%–8%, persiapan pembangunan PLTN harus dimulai sekarang agar bisa beroperasi pada 2030–2035,” tuturnya.
Rachmat berharap pengembangan PLTN di Indonesia diharapkan menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkokoh posisi Indonesia dalam inisiatif energi global.
“Indonesia telah menunjukkan komitmen serius terhadap pengembangan energi nuklir melalui kerja sama dengan IAEA (International Atomic Energy Agency) dan upaya yang dilakukan BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional). Langkah-langkah strategis telah diambil untuk mempersiapkan data teknis dan ekonomi yang mendalam, guna memastikan pengelolaan energi nuklir dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” terangnya.
Di sisi lain, CEO Emirate Global Aluminium (EGA) Abdulnasser Ibrahim Saif Bin Kalban menuturkan pihaknya berencana membangun pembangkit listrik bertenaga nuklir dengan kapasitas hingga 5 gigawatt (GW) di Indonesia.
Selain itu, EGA telah menyepakati kerja sama dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk memperluas smelter di utara Sumatera hingga 400.000 ton per tahun. Namun, proyek kerja sama tersebut belum terealisasi karena faktor tingginya biaya listrik dan pasokan listrik rendah karbon yang digunakan untuk memproduksi aluminium hijau. EGA menggunakan solar panel sebagai sumber tenaga pengolahan aluminium.
Terpisah, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Agus Puji Prasetyono menuturkan berdasarkan pemetaan yang dilakukan, terdapat 29 lokasi, yang berpotensi untuk dijadikan fasilitas PLTN dengan target operasi pada 2032. Adapun 29 lokasi tersebut yakni
Pangkalan Susu Sumatra Utara, Tanjung Balai Sumatra Utara, Batam, Kepulauan Riau Bintan Kepulauan Riau, Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung, Bojanegara Banten, Muria Jawa Tengah, Gerokgak Bali, Sambas Kalimantan Barat.
Kemudian, Pulau Semesa Kalimantan Barat, Pantai Gosong, Kalimantan Barat, Muara Pawan Kalimantan Barat, Pagarantimur Kalimantan Barat, Keramat Jaya Kalimantan Barat, Kendawangan Kalimantan Barat, Airhitam Kalimantan Barat, Kualajelai Kalimantan Barat.
Lalu Sangatta Kalimantan Timur, Samboja Kalimantan Timur, Babulu Laut Kalimantan Timur, Morowali Sulawesi Tengah, Muna Sulawesi Tenggara, Toari Sulawesi Tenggara, Tanjung Kobul Maluku, Teluk Bintuni Papua Barat, Timika Papua Tengah, dan Merauke Papua Selatan.
Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Sidik Permana berpendapat aksi kolaborasi menjadi di antara kunci penting untuk mewujudkan PLTN di Indonesia.
“Selama ini kita sudah sama - sama bekerja namun bekerja sama belum maksimal. Nah, saatnya kolaborasi antar semua pihak untuk bisa mewujudkan PLTN di Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, hingga saat ini dari 19 aspek berdasarkan standar internasional untuk pendirian PLTN tersisa tinggal tiga hal, yakni posisi nasional atau komitmen pemerintah, manajemen dan dukungan para pihak atau kolaborasi. Tiga aspek yang perlu menjadi perhatian yakni posisi nasional, manajemen dan peran semua pihak. Poin pertama dan kedua sudah mendapat lampu hijau tinggal soal peran semua pihak. Nah, alhamdulillah diskusi terfokus, seminar dan lainnya kita bangun kembali yang melibatkan peran semua pihak tersebut
Terkait potensi tapak untuk pembangunan PLTN, di Kalbar di antara tiga daerah yang menjadi sorotan utama. Untuk di Kalbar yang terakhir disurvei yakni Pantai Gosong, Kabupaten Bengkayang.
“Potensi tapak untuk PLTN di Indonesia ada 20 - 25. Ada tiga yang menjadi perhatian yakni di Pula Jawa, Bangka Belitung dan Kalbar,” katanya.
Menurutnya, jika nanti PLTN hadir di Indonesia, maka selain suplai daya listrik bersih bisa melimpah juga otomatis pada dampak pada pertumbuhan ekonomi.
“PLTN bisa mendorong industri tumbuh dengan maksimal di Indonesia. Kita tahu untuk di Indonesia masih ada impor listrik. Kemudian perusahaan menghadirkan pembangkit sendiri. Nah, jika ada PLTN itu bisa teratasi soal listrik yang stabil dan lebih murah,” katanya.
