Bisnis.com, JAKARTA — Pemberdayaan ekosistem laut dan masyarakat sekitar dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi biru berkelanjutan.
Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Satyawan Pudyatmako mengatakan ekosistem laut memiliki prospek yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Adapun terdapat beberapa contoh peluang ekonomi biru antara lain hasil perikanan, budidaya laut seperti rumput laut dan mutiara, hingga potensi pengembangan destinasi wisata berbasis alam (eco-tourism).
“Ini harus kita optimalkan dalam bentuk penghasilan yang disebut sebagai pemberdayaan ekonomi biru dari sektor marine,” ujarnya dilansir Antara, Rabu (12/2/2025).
Menurutnya, ekosistem pesisir dan laut Indonesia tidak hanya menjadi sumber keanekaragaman hayati tetapi juga menjadi sumber kehidupan yang vital bagi jutaan orang yang bergantung pada ekosistem laut dan pesisir untuk kesehatan, ketahanan pangan, ketahanan perubahan iklim, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Khusus ketahanan pangan hal ini selaras dengan program pembangunan nasional Indonesia dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Baca Juga
Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan menuju konservasi laut. Hal ini melalui inisiatif seperti Poros Maritim Dunia (Global Marine Fulcrum) dan komitmen untuk memperluas kawasan lindung laut atau Marine Protective Area (MPA) menjadi 32,5 juta hektare pada 2030.
“Indonesia telah menunjukkan dedikasi yang tinggi untuk melindungi sumber daya laut kita. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan MPA kita dibangun dan dikelola secara efektif serta saling terhubung melalui jaringan yang didasarkan pada sains ekologis yang kuat,” ucapnya.
Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting untuk meningkatkan potensi ekonomi biru Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi bagi generasi muda, utamanya yang tinggal di wilayah pesisir atau di sekitar taman nasional seperti di Kepulauan Togean dan Wakatobi untuk mendorong pemberdayaan yang sejalan dengan konservasi keragaman hayati.
“Seperti di Wakatobi dan Kepulauan Togean, konservasi keberagaman hayati, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan potensi ekonomi bisa terjaga dengan baik, salah satunya juga adanya pendidikan yang dilakukan untuk masyarakat terutama generasi muda,” tuturnya.
Dia menilai kehadiran taman-taman nasional laut bukan hanya menjadi situs konservasi laut tetapi juga tempat di mana kekayaan ekologi dan ketahanan komunitas lokal saling terkait.
“Taman-taman nasional laut seperti Wakatobi dan Kepulauan Togean, dan taman-taman nasional laut lainnya merupakan simbol komitmen Indonesia untuk melestarikan ekosistem laut sambil mempromosikan pembangunan berkelanjutan,” terangnya.
Kendati demikian, agar tujuan besar terkait konservasi laut dan ekonomi biru dapat berjalan beriringan dan tercapai diperlukan kerja sama yang erat dan aktif bersama para pemangku kepentingan, kementerian/lembaga (K/L) dan lainnya.
Hal ini karena memiliki peran vital dalam mendorong kolaborasi, membangun kapasitas, dan memastikan bahwa semua suara didengar dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi konservasi.
“Dengan memperkuat kawasan konservasi laut (MPA) dan membentuk jaringan MPA, kita tidak hanya akan mempromosikan perikanan berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati, memajukan ekonomi biru, meningkatkan mata pencaharian, dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim,” tuturnya.
GANDENG ACB
Adapun Kemenhut mendukung peluncuran nasional proyek konservasi laut Asean yang merupakan hasil kolaborasi dengan Asea Centre for Biodiversity (ACB). Proyek ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi MPA dan meningkatkan pemahaman di kalangan pemangku kepentingan.
“Khususnya dalam membantu mereka untuk semakin memahami pentingnya jaringan MPA dalam melestarikan spesies laut dan spesies migrasi lainnya sekaligus nilai ekonomis dan ekologis,” ucapnya.
Asean Enmaps merupakan proyek konservasi laut berdurasi 5 tahun yang didanai oleh Global Environment Facility (GEF) melalui Program Pembangunan PBB atau United Nations Development Programme (UNDP), dengan ACB sebagai mitra pelaksana.
Proyek ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola jaringan kawasan konservasi laut dan MPA di berbagai ekosistem laut besar utama di kawasan Asean dengan fokus awal pada tiga negara anggota Asean yang berpartisipasi yaitu Indonesia, Filipina, dan Thailand.
Di Indonesia, pelaksanaan proyek ini dikoordinasikan melalui Kemenhut yang bertindak sebagai lembaga eksekutif nasional, dengan kolaborasi dari berbagai direktorat terkait, otoritas taman nasional, dan petugas lapangan di bawah arahan manajer proyek nasional.
“Proyek Asean Enmaps sejalan dengan prioritas nasional Indonesia dan komitmen internasional dengan memanfaatkan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, memperkuat tata kelola, dan mengintegrasikan partisipasi masyarakat,” ujar Satyawan.
Acting Executive Director ACB dan Project Director Asean Enmpas Clarissa C. Arida menambahkan hal ini merupakan upaya untuk menyelaraskan tujuan proyek ini dengan konteks sosial-ekonomis dan ekologis Indonesia yang unik, serta dengan kebijakan progresif pemerintah yang baru.
“Kegiatan ini juga berfungsi sebagai platform untuk mempercepat aksi, yang memastikan bahwa kami di ACB terus memperkuat upaya dalam tata kelola kelautan dan samudera, meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati, dan mendorong perikanan berkelanjutan, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi seluruh kawasan Asean,” kata Arida.
