Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Delegasi Indonesia untuk Konferensi Iklim PBB COP29 Hashim Djojohadikusumo mengungkap beberapa agenda iklim Indonesia pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hashim memaparkan, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi melampaui 8% per tahunnya. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia juga berkomitmen untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan, berketahanan, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia seiring dengan tujuan net zero pada 2060 mendatang.
Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan kebijakan dan program yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan pembangunan yang tumbuh secara optimal dan juga memenuhi persyaratan hijau.
"Upaya kita memerlukan tiga hal pendukung, yaitu kerangka kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau komprehensif yang sedang kami selesaikan, investasi besar-besaran senilai US$235 miliar dan kolaborasi internasional," kata Hashim dalam COP29 World Leaders Summit, dikutip pada Rabu (13/11/2024).
Hashim yang merupakan adik Prabowo memaparkan, salah satu kebijakan yang akan dilakukan pemerintah Indonesia adalah penambahan pembangkit listrik, terutama menggunakan energi baru dan terbarukan.
Dia mengatakan, jalur transmisi cerdas (smart transmission line) sepanjang sekitar 70.000 kilometer akan dibangun untuk menyalurkan energi ke seluruh jaringan utama, terutama pada kawasan yang padat penduduk.
Baca Juga
"Indonesia juga akan mengembangkan jaringan pintar ramah lingkungan [green smart grid] dengan penambahan 42 gigawatt tenaga angin dan surya, meningkatkan kapasitas energi hingga tiga kali lipat, sehingga totalnya menjadi 75 gigawatt," ujarnya.
Hashim menuturkan, energi bersih yang terjangkau akan disediakan untuk mempercepat pertumbuhan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memastikan ketahanan pangan. Selain itu, hal ini juga dapat mengengentaskan kemiskinan untuk kemakmuran rakyat, sekaligus menyeimbangkan pertumbuhan dengan kelestarian lingkungan hidup.
Selanjutnya, Indonesia juga akan melakukan program reforestasi atau penanaman kembali hutan yang rusak dan tidak subur. Dia menuturkan, Presiden Prabowo telah menetapkan program reforestrasi sebesar 12 juta hektare pada lahan perhutanan yang rusak.
Indonesia juga berkomitmen untuk mengembangkan carbon capture and storage atau penyerapan karbon. Hashim mengatakan rencana ini didukung oleh potensi akuifer garam (saline aquifers) yang besar.
Adapun, saline aquifers merupakan lapisan bawah tanah yang mengandung air asin dengan kadar garam tinggi. Air tersebut memiliki potensi sebagai tempat penyimpanan karbon dioksida (CO2).
"Indonesia memang diberkati dengan akuifer garam yang luas yang menawarkan hampir 500 gigaton kapasitas penangkapan dan penyimpanan karbon. Beberapa perusahaan multinasional telah menyatakan minat yang tinggi terhadap proyek bernilai miliaran dolar tersebut," katanya.
Selanjutnya, Indonesia juga berkomitmen untuk mengembangkan pasar karbon yang kuat. Hashim mengatakan, hal ini dimulai dengan optimalisasi kredit karbon terverifikasi di Indonesia yang saat ini sudah mencapai 557 juta ton.