Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Donald Trump diperkirakan akan mengambil langkah lebih lanjut untuk mengekang pertumbuhan energi terbarukan di Amerika Serikat dengan mempersulit perusahaan untuk mengklaim subsidi pajak federal untuk energi angin dan surya.
Pada Jumat (15/8/2025), Departemen Keuangan AS mengumumkan aturan yang lebih ketat tentang bagaimana proyek surya dan angin dapat memenuhi syarat untuk subsidi pajak federal. Aturan ini akan dihapuskan secara bertahap oleh undang-undang pajak dan pengeluaran baru Presiden Donald Trump selama dua tahun ke depan.
Revisi ini mengubah definisi yang telah lama berlaku tentang apa arti sebuah proyek yang dianggap sedang dibangun dengan mewajibkan pengembang panel surya besar dan ladang angin untuk menyelesaikan pekerjaan fisik, alih-alih hanya menunjukkan bahwa mereka telah menginvestasikan modal.
Perubahan ini merupakan respons terhadap perintah eksekutif yang dikeluarkan Trump bulan lalu yang mengarahkan Departemen Keuangan untuk membatasi kelayakan kredit pajak kecuali sebagian besar fasilitas dibangun. Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump telah berulang kali berupaya menghambat pengembangan energi angin dan surya menyebut tidak dapat diandalkan, mahal, dan terlalu bergantung pada rantai pasokan China.
Undang-Undang One Big Beautiful Bill, yang ditandatangani Trump bulan lalu, mewajibkan proyek untuk mulai dibangun paling lambat Juli tahun depan atau beroperasi paling lambat akhir tahun 2027 agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak 30% dan bonus yang dapat meningkatkan subsidi lebih tinggi lagi. Berdasarkan undang-undang sebelumnya, kredit tersebut tersedia hingga tahun 2032.
Dalam perintah eksekutif bulan lalu, tiga hari setelah OBBBA disahkan menjadi undang-undang, Trump memerintahkan Departemen Keuangan untuk membatasi penggunaan safe harbor, aturan yang telah memungkinkan pemilik proyek selama bertahun-tahun untuk mengklaim kredit pajak selama mereka menanggung 5% dari biaya mereka atau mencapai kemajuan fisik yang signifikan sebelum kredit tersebut berakhir.
Baca Juga
Berdasarkan aturan baru, yang akan memengaruhi proyek yang mulai dibangun per 2 September, proyek skala utilitas diwajibkan menunjukkan pekerjaan fisik yang substansial dan berkelanjutan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit. Mereka masih memiliki waktu 4 tahun untuk mengklaim subsidi.
Selama dekade terakhir, pengembang proyek juga dapat menyimpan proyek selama 4 tahun dengan menanggung 5% dari total biaya sebelum kredit berakhir atau turun ke nilai yang lebih rendah. Menurut dokumen Departemen Keuangan, pekerjaan substansial tidak termasuk perizinan, desain, atau penyimpanan komponen dalam inventaris. Proyek-proyek kecil di bawah 1,5 megawatt masih dapat menggunakan ketentuan penyimpanan 5%.
Perusahaan Penasihat Kebijakan Washington, Capstone, menyatakan Departemen Keuangan dapat mewajibkan pengembang untuk menanggung prosentase biaya yang lebih tinggi misalnya 10% atau 15%. Berdasarkan persyaratan pekerjaan fisik, lembaga tersebut dapat mengecualikan konstruksi di luar lokasi atau mewajibkan lebih banyak kontak dengan pemerintah dan bukti pekerjaan berkelanjutan.
Persyaratan yang diperketat tersebut akan menjadi langkah terbaru dari serangkaian langkah yang diambil pemerintah untuk menghambat pengembangan energi angin dan surya, yang menurut Trump tidak dapat diandalkan, mahal, dan bergantung pada rantai pasokan China.
EO Asosiasi Industri Energi Surya Abigail Ross Hopper menilai aturan tersebut akan merugikan bisnis dan melemahkan niat para legislator dengan Undang-Undang One Big Beautiful Bill.
"Ini adalah tindakan pengurangan energi lain dari pemerintahan Trump yang akan semakin menunda pembangunan listrik yang terjangkau dan andal. Keluarga dan bisnis Amerika akan membayar lebih mahal untuk listrik akibat tindakan ini, dan China akan terus mengungguli kita dalam perlombaan listrik untuk menggerakkan AI," ujarnya dilansir Reuters, Jumat (15/8/2025).
Clean Energy Associates memperkirakan Amerika Serikat dapat kehilangan sekitar 60 gigawatt kapasitas surya yang direncanakan hingga tahun 2030 jika aturan awal konstruksi yang lebih ketat diterapkan. Jumlah listrik tersebut akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 10 juta rumah.
CEO Pengembang Proyek surya Silicon Ranch Reagan Farr mengatakan pihaknya telah mengandalkan aturan kredit pajak untuk memandu keputusan investasi dan konstruksi mereka selama dekade terakhir.
"Perintah eksekutif dan ketidakpastian ini sebenarnya berdampak lebih negatif daripada undang-undang itu sendiri," katanya.
Mitra Firma Hukum Simpson Thacher Javad Asghari menuturkan dalam enam minggu sejak perintah eksekutif tersebut, beberapa perusahaan telah menghambat kemajuan, sedangkan yang lain telah meningkatkan aktivitas untuk memulai sebanyak mungkin proyek.
Pendiri dan Presiden Pengembang Proyek Surya Renewable Properties Aaron Halimi menuturkan langkah-langkah yang telah diambil perusahaannya untuk melindungi aksesnya terhadap subsidi yang dikhawatirkannya dapat berisiko.
"Kami telah mengambil banyak langkah untuk mengamankan sebagian besar proyek yang kami rencanakan untuk selesaikan antara sekarang dan akhir tahun 2029. termasuk membeli transformator dan panel buatan Amerika, serta meningkatkan jalur kredit untuk pembelian peralatan," ucapnya.
