Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat memutuskan mundur dari perundingan global yang bertujuan mengendalikan emisi karbon di sektor pengapalan. AS juga mengancam akan mengambil langkah retaliasi jika armada pengapalannya menjadi sasaran biaya tambahan di bawah implementasi inisiatif tersebut.
Organisasi Maritim Internasional (IMO), badan PBB yang mengatur pengapalan global, menggelar pertemuan di London pekan ini untuk menyepakati kebijakan pungutan karbon di sektor maritim. Sikap AS sendiri disampaikan melalui pesan resmi kepada pemerintah negara-negara anggota lainnya yang telah dilihat Bloomberg dan dikonfirmasi kebenarannya oleh perwakilan dua negara lain.
Dalam pesan tersebut, AS menyatakan bahwa mereka menolak segala regulasi ekonomi yang mengacu pada tingkat emisi gas rumah kaca atau pemakaian energi fosil armada kapalnya. Delegasi AS juga mendesak negara-negara lain untuk mempertimbangkan kembali dukungan dan keikutsertaan dalam komitmen pengurangan emisi karbon yang tengah dibahas.
Meskipun memiliki kekuatan ekonomi dan diplomatik yang besar, armada kapal komersial AS relatif kecil. Hal ini penting karena negara tempat kapal terdaftar—atau dikenal sebagai flag-states—memiliki peran sentral dalam penerapan regulasi IMO terkait pencemaran udara.
Komite Perlindungan Lingkungan Laut IMO (MEPC), yang bertugas menyetujui kebijakan pengurangan karbon, umumnya mengambil keputusan berdasarkan konsensus. Meski pemungutan suara dimungkinkan, suara AS tidak memiliki bobot lebih besar dibandingkan dengan negara lain. AS juga dapat mempengaruhi negara lain dalam menentukan pilihan mereka.
Langkah-langkah pengurangan emisi gas rumah kaca yang dibahas minggu ini merupakan amandemen terhadap International Convention for the Prevention of Pollution from Ship atau MARPOL Annex VI. MARPOL merupakan traktat utama internasional yang mengatur pencegahan pencemaran udara dari aktivitas pengapalan.
Baca Juga
Meski AS telah meratifikasi lampiran tersebut, Direktur Dekarbonisasi di DNV, sebuah lembaga klasifikasi kapal, Tore Longva mengemukakan sebuah negara dapat menarik diri dari traktat maupun lampiran opsionalnya.
Sementara itu, pemerintah AS menyatakan akan mempertimbangkan langkah timbal balik atau resiprokal untuk mengimbangi biaya yang dikenakan terhadap kapal AS.
“Kami akan mengkompensasi rakyat Amerika atas dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan emisi gas rumah kaca yang diadopsi,” demikian bunyi pernyataan AS.
Pada 2023, IMO telah menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca dari kapal, termasuk mencapai netral karbon pada pertengahan abad ini.
“Kami sedang menyusun proposal kompromi,” ujar Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, kepada wartawan pada Senin. “Akan ada harga yang dikenakan untuk emisi.”
Hingga berita ini diturunkan, Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar yang dikirim pada Selasa malam (8/4/2025).
