IESR: Potensi Investasi Proyek EBT Layak Finansial Capai 333 GW

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) mengidentifikasi potensi investasi pengembangan proyek energi terbarukan di Indonesia hingga 333 GW.

Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan potensi tersebut dapat dipasok oleh pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM). Namun, dia mengatakan potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal.

“Melihat potensi ini, tentu saja ada kontradiksi dengan realitas pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa kita bisa bergerak lebih cepat dalam memanfaatkan energi terbarukan ini, khususnya PLTS dan PLTB,” kata Deon melalui keterangan resmi dikutip Rabu (26/3/2025).

Lebih rinci, sebanyak 333 GW potensi pengembangan energi terbarukan itu terdiri dari PLTB daratan (onshore) sebesar 167 GW, PLTS di daratan (ground-mounted) 165,9 GW, dan PLTM 0,7 GW.

Angka tersebut didapatkan dari hasil simulasi finansial dan skema private-public partnership pada 1.500-an lokasi yang berpotensi secara teknis.

Koordinator Riset Kelompok Data dan Pemodelan IESR Pintoko Aji menuturkan, dari jumlah tersebut, 205,9 GW atau sekitar 61% dari total potensi yang layak secara finansial. 

Dengan kata lain, potensi itu diindikasikan memiliki tingkat pengembalian Equity Internal Rate of Return/EIRR di atas 10%. Hal ini menunjukkan potensi investasi yang menjanjikan.

“Misalnya saja sumber daya minihidro banyak di wilayah Sumatra, sedangkan potensi tenaga angin terbesar di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua," kata Pintoko.

Di sisi lain, energi surya memiliki potensi menjanjikan di wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurut Pintoko, pembangunan infrastruktur seperti transmisi diperlukan untuk mewujudkan potensi tersebut.

Oleh karena itu, IESR mendorong pemerintah mengakomodasi alokasi penggunaan lahan untuk energi terbarukan dalam perencanaan tata ruang daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyederhanakan proses pengadaan lahan untuk mengurangi risiko investasi serta menetapkan target spesifik per daerah dalam pemanfaatan energi terbarukan.

Sementara, untuk mengakomodasi integrasi lokasi energi terbarukan dengan potensi keuntungan tinggi, PT PLN (Persero) dapat menyusun perencanaan serta perluasan jaringan ke lokasi-lokasi yang teridentifikasi dan reformasi mekanisme pengadaan. 

"Sedangkan untuk menentukan skala prioritas pengembangan energi terbarukan, IESR mendorong pengembang untuk memprioritaskan proyek dengan potensi keuntungan tinggi dan mengoptimalkan desain serta perencanaan keuangan," kata Pintoko.