Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari 140 negara telah menyepakati komitmen pendanaan senilai ratusan miliar dolar per tahun untuk mencegah krisis keanekaragaman hayati dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati ke-16 PBB atau COP16 yang digelar di Roma, Italia.
"Kesepakatan ini menopang kapasitas kolektif kita untuk menjaga kehidupan di planet ini," ujar Menteri Lingkungan Kolombia yang akan segera lengser sekaligus Presiden COP16, Susana Muhamad sebagaimana dikutip Bloomberg.
Dia menambahkan bahwa negosiasi komitmen pendanaan ini diwarnai dengan polarisasi lanskap geopolitik, fragmentasi dan konflik.
“Namun terlepas dari hal itu, kesepakatan ini menunjukkan bahwa multilateralisme dapat menghasilkan solusi,” katanya.
Kesepakatan ini akan menjadi panduan bagi negara-negara dalam menghimpun US$200 miliar per tahun pada akhir dekade ini untuk memenuhi target Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, sebuah perjanjian lingkungan bersejarah yang diadopsi pada Desember 2022. Target tersebut mencakup perlindungan air bersih, pengurangan limbah makanan hingga 50%, serta pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya.
"Ini adalah solusi kompromi yang seimbang," kata Maria Angélica Ikeda, kepala delegasi Brasil. Brasil yang akan menjadi tuan rumah COP30 pada November 2025 menyatakan kepuasannya terhadap hasil perundingan ini.
Baca Juga
Dalam kesepakatan tersebut, negara-negara maju diminta untuk meningkatkan upaya dalam mengalokasikan US$20 miliar per tahun bagi negara-negara miskin pada akhir tahun ini.
Kesepakatan ini juga menyerukan studi mengenai keterkaitan antara keberlanjutan utang dan perlindungan alam serta peningkatan koordinasi antara kementerian lingkungan dan keuangan.
Georgina Chandler dari Zoological Society of London mengatakan tercapainya kesepakatan dalam COP16 menunjukkan bahwa negara-negara dapat bersatu dan menyepakati hasil yang ambisius bagi alam.
“Strategi ini memperlihatkan bahwa pendanaan dari pemerintah saja tidak akan cukup, sehingga diperlukan diversifikasi sumber pendanaan dalam lima tahun ke depan,” paparnya.
Upaya global untuk menekan emisi gas rumah kaca dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati makin terhambat oleh serangkaian kemunduran dalam diplomasi lingkungan.
Negara-negara berkembang terus menuduh negara maju gagal meningkatkan aliran pendanaan dalam berbagai pertemuan PBB. Ketegangan ini diperparah oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menarik AS dari Paris Agreement serta memangkas pendanaan bagi program iklim.
Keputusan Trump bulan lalu untuk membekukan sumber utama pendanaan keanekaragaman hayati, termasuk dana untuk US Agency for International Development (USAID), serta langkah Inggris yang mengalihkan dana bantuan luar negeri ke pengeluaran pertahanan pekan ini, menambah tekanan bagi para negosiator di Roma. AS, yang bukan penandatangan Convention on Biological Diversity, tidak memiliki pengaruh langsung dalam pembicaraan, namun biasanya tetap mengirim delegasi. Kali ini, kursi delegasi AS dibiarkan kosong.
Teks akhir kesepakatan menyerukan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk sektor swasta dan lembaga keuangan, dengan penekanan pada skema inovatif seperti biodiversity offsets, kredit karbon, serta mekanisme debt-for-nature swaps, di mana negara-negara merestrukturisasi utang mereka dan mengalokasikan penghematannya untuk perlindungan lingkungan.
Serangkaian pertemuan lanjutan akan digelar untuk meningkatkan efektivitas pendanaan keanekaragaman hayati global sebelum negara-negara kembali berkumpul dalam perundingan resmi tahun depan di Armenia. COP17 di Yerevan akan mengevaluasi kemajuan pencapaian target Kunming-Montreal Framework menjelang tenggat akhir dekade ini.
Strategi pendanaan yang baru diadopsi ini, serta pakta alam global, tidak bersifat mengikat secara hukum. Akuntabilitas dalam perjanjian lingkungan global selama ini juga dikenal lemah. Meski demikian, dalam keputusan terpisah yang diadopsi pada Kamis, negara-negara sepakat untuk meningkatkan mekanisme pemantauan kemajuan nasional.
"Ini bukan akuntabilitas yang sempurna, tetapi memberikan dasar untuk membangun sistem yang lebih baik," kata Juliette Landry, peneliti senior di Institute for Sustainable Development and International Relations.
