Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia telah kehilangan hutan atau deforestasi seluas 261.575 hektare sepanjang tahun 2024. Laju deforestasi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 257.384 hektare.
Ketua Auriga Nusantara Timer Manurung mengatakan angka deforestasi hutan di Indonesia sepanjang 2024 mengalami penambahan 4.191 hektare menjadi 261.575 hektare.
Dari jumlah hutan yang hilang sepanjang 2024, Kalimantan menjadi pulau yang mengalami deforestasi terparah dengan 129.896 hektare. Adapun Kalimantan Timur menjadi provinsi tertinggi terjadinya deforestasi seluas 44.483 hektare.
Lalu Kalimantan Barat seluas 39.598 hektare, Kalimantan Tengah 33.389 hektare, Riau 20.812 hektare, Sumatra Selatan 20.184 hektare, Jambi 14.839 hektare, Aceh 8.962 hektare, Kalimantan Utara 8.767 hektare, Bangka Belitung 7.956 hektare, Sumatra Utara 7.303 hektare, dan 27 provinsi lainnya 55.282 hektare.
“Deforestasi terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Lebih dari separuh dari total deforestasi di Indonesia terjadi di bumi Borneo. Kita patut bersedih bahwa deforestasi di Indonesia meningkat. 428 dari total 154 kabupaten/kota mengalami deforestasi pada 2024,” ujarnya dikutip dari Youtube Auriga Nusantara, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, Pulau Kalimantan kembali menjadi pulau yang paling banyak mengalami deforestasi. Bahkan, selama 11 tahun berturut-turut, Kalimantan selalu menjadi pemuncak pulau dengan deforestasi terbesar.
Baca Juga
“Hingga 2013 atau di tahun terakhir Presiden SBY Sumatra cenderung menjadi pemuncak deforestasi di Indonesia. Situasi berubah sejak Presiden Jokowi, deforestasi berpindah ke Kalimantan,” katanya.
Timer menilai Pulau Kalimantan menempati urutan pertama terjadinya deforestasi selama 11 tahun karena terdapat megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain itu, pemerintah memperbanyak izin pembukaan hutan kayu termasuk di Pulau Kalimantan. Bahkan, pemerintah memberikan izin pembangunan pabrik raksasa baru di Kalimantan Utara tanpa kejelasan bahan bakunya.
Dia menuturkan lebih dari separuh deforestasi di Indonesia sepanjang 2024 terjadi di area konsesi. Adapun dari total deforestasi di Indonesia sepanjang 2024 mencapai 261.575 hektare, sebesar 59% atau 153.498 hektare terjadi di area konsesi. Hal ini mengindikasikan deforestasi legal karena penghilangan tutupan hutan alam di area konsesi diperbolehkan.
“Deforestasi legal menjadi masalah terbesar kita karena 57% dari total deforestasi terjadi pada kawasan hutan,” ucapnya.
Adapun terdapat empat jenis konsesi yang menyumbang deforestasi terbesar yakni logging, kebun kayu, tambang, dan sawit. Sepanjang 2024, deforestasi di konsesi logging tercatat 36.068 hektare, kebun kayu 41.332 hektare, tambang 36.615 hektare, dan sawit 37.483 hektare.
“Deforestasi hutan juga terjadi 62% atau 160.925 hektare terjadi di habitat megafauna ikonik,” tuturnya.
Menurutnya, deforestasi yang terjadi sepanjang 2024 sebagian besar bersifat legal karena tidak ada aturan di Indonesia yang melindungi hutan alam. Hal ini karena deforestasi terjadi pada lahan konsesi yang diberikan izin penggunaan oleh pemerintah termasuk proyek strategis nasional sehingga membabat hutan.
“Hanya 3% deforestasi secara ilegal sepanjang 2024, sebagian besar legal karena diberikan izin penggunaan lahan termasuk PSN,” ujar Timer.
Dia menambahkan bertambahnya laju deforestasi di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya kebun kayu termasuk pengembangan kebun kayu energi atau biomassa. Lalu pembukaan lahan sawit menjadi salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia.
“Nikel juga menjadi penyebab terjadinya deforestasi di Sulawesi. Pengembangan kebun kayu biomassa di Gorontalo juga menjadi penyumbang besar deforestasi di Sulawesi,” katanya.
Tambang emas baik legal dan ilegal juga menjadi penyebab terjadinya deforestasi di Indonesia. Di tanah Papua yakni di empat pulau kecil di Raja Ampat sudah masuk tambang nikel. Bahkan terdapat 2 pulau kecil lainnya yang sudah diberikan izin tambang nikel.
“1 izin tambang baru juga diberikan di Sami yang mana 99% izin wilayahnya PT Iriana Muama ini berupa hutan alam yang menyebabkan deforestasi,” ucapnya.
Lalu kawasan konservasi yang secara hukum tidak boleh diganggu dan terdapat pengelolanya pun mengalami deforestasi. Kawasan konservasi yang mengalami deforestasi terjadi di seluruh provinsi di Indonesia.
“Meningkatnya deforestasi di 2024 menjadi kekhawatiran, karean sejak 2021 laju deforestasi di Indonesia meningkat padahal tahun sebelumnya sempat menurun,” tuturnya.
Timer meminta Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (PP) yang melindungi seluruh hutan alam tersisa di Indonesia. Pasalnya, tidak ada satu pun payung hukum di Indonesia yang melindungi hutan alam selain kawasan konservasi.
“Kami berani menyimpulkan hanya 3 persen deforestasi yang terjadi pada 2024 sebagai ilegal. Selebihnya sangat mungkin legal karena dibolehkan, diberikan izin, karena aturan tidak melindungi hutan alam. Selama ini kita kerap mendengar bahwa masyarakat lokal atau kemiskinan disalahkan sebagai penyebab deforestasi di indonesia. Tapi, angka-angka deforestasi atau tempat kejadian deforestasi membantah itu semua,” terangnya.
Sementara itu, Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Mukri Friyatna menuturkan laju deforestasi hutan di Indonesia diproyeksikan akan meningkat sebesar 250% hingga 300% menjadi 0,5 juta hektare hingga 0,6 juta hektare di tahun ini. Angka deforestasi yang diklaim pemerintah pada 2023 hanya sebesar 0,2 juta hektare. Namun demikian, angka deforestasi ini diperkirakan akan naik menjadi 0,5 juta hingga 0,6 juta hektare.
Proyeksi penambahan laju deforestasi tersebut dikarenakan sejumlah faktor. Salah satunya terkait status izin usaha pertambangan (IUP) pada semester I/2024 tercatat sebanyak 4.473 dengan luas total wilayah IUP yaitu 9.112.732 hektare dan telah dimanfaatkan untuk operasi produksi lebih dari 8 juta hektare. Dari total angka ini, wilayah IUP menggunakan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 5,2 juta hektare.
Lalu, program hutan sebagai sumber pangan juga diejawantahkan melalui proyek food estate atau lumbung pangan. Dalam program strategisnya, Kementerian Kehutanan akan menyediakan lahan hutan untuk food estate dengan 3 klaster luasan. Food estate besar dengan luas 1,5 juta hektare di Merauke. Food estate berukuran sedang berada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan dengan masing-masing luasan kurang lebih 100.000 hektare. Food estate kecil di beberapa provinsi masing-masing, dengan luasan 10.000 hingga 20.000 hektare.
“Alokasi kawasan hutan untuk food estate seluas 3,69 juta hektare yang tersebar di 4 provinsi. Di dalamnya terdapat kawasan hutan seluas 1,57 juta hektare. Sudah hampir bisa dipastikan, proyek food estate lagi-lagi akan jatuh ke tangan korporasi, sedangkan masyarakat adat dan lokal akan tergusur dari wilayat adat dan lahan produksinya,” ujarnya.
Faktor lainnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menyebut terdapat 3,37 juta hektare perkebunan sawit dalam kawasan hutan terdiri dari wilayah konservasi seluas 91.074 hektare, hutan lindung 156.119 hektare, hutan produksi tetap (HPT) 501.572 hektare, hutan produksi terbatas seluas 1,49 juta hektare, dan terakhir seluas 1,13 juta berada di dalam hutan produksi konversi (HPK).
“Dari alokasi RAPBN tahun 2025, Sebagian dana dipergunakan untuk mengatasi laju deforestasi yang masih pada angka 0,2 juta ha dan untuk reforestasi seluas 3.400 hektare. Ini sangat tidak sebanding antara laju deforestasi dengan kemampuan pemerintah melakukan rehabilitasi,” katanya.
Anggaran untuk fungsi perlindungan dan pelestarian lingkungan sangat kecil pada 2025 ini bahkan menurun jika dibanding tahun sebelumnya. Dia berharap anggaran untuk fungsi perlindungan dan pelestarian lingkungan, dalam RAPBN perubahan bisa ditingkatkan dan diarahkan khusus untuk reforestasi hutan dan pengurangan laju deforestasi.
Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup Rp11,3 triliun. Nilainya berkurang 20% dibandingkan tahun 2024.
Dia menilai banyak kebijakan yang sesungguhnya merugikan lingkungan hidup. Namun akar dari semua tersebut di akhir kepemimpinan Joko Widodo adalah terbitnya UU No. 11 tahun 2020 jo UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Di dalam UU tersebut terdapat pasal – pasal merugikan lingkungan hidup khususnya terkait partisipasi publik, pemutihan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan dan penyederhanaan perizinan berusaha bagi korporasi.
“Kami berharap, pemerintah bisa mencabut pasal tersebut,” ucapnya.
Selain itu, proyek food estate yang merupakan proyek yang telah digagas oleh Jokowi dan sebagian untuk lahannya menggunakan hutan alam telah terbukti merusak lingkungan seperti di Merauke, Papua Selatan dan Kapuas, Kalimantan Tengah. Hal ini termasuk merugikan masyarakat adat maupun lokal karena merampas sumber-sumber kehidupannya.
Bencana ekologis yang kini meningkat baik frekuensi maupun intensitasnya, termasuk dampak dan risikonya, menunjukan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan telah menurun. Bencana ekologis yang saat ini terjadi berada pada tapak-tapak proyek industri ekstraktif.
“Karena ini, kami mendesak agar ditutup keran pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan,” tutur Mukri.
