Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup memastikan perusahaan tanpa Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) tidak bisa mendapatkan kategori emas dalam Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) 2025.
Untuk diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mendatangani kesepahaman dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), merupakan implementasi Tamasya dalam perusahaan terkait kegiatan Proper.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan 5.476 perusahaan yang mengikuti Proper tahun ini dan ingin mendapatkan kategori emas wajib melakukan inovasi sosial termasuk Tamasya yang masuk dalam program unggulan Kemendukbangga/BKKBN. Menurutnya, untuk mencapai Proper dengan predikat yang Emas atau Hijau dipersyaratkan harus memiliki Tamasya.
"Di dalam kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup ada yang disebut dengan PROPER, ini merupakan penilaian ketaatan tata lingkungan pada semua unit usaha. Kami akan mendukung penuh upaya dari Pak Menteri untuk menjaga anak-anak kita yang ditinggal orang tua bekerja," ujarnya, Rabu (9/7/2025).
Tamasya merupakan program yang memberikan perspektif bagaimana pola pengasuhan dapat dibenahi bersama agar kualitas dari anak-anak nantinya makin maju. Salah satunya dengan membuat tempat penitipan anak termasuk di perusahaan-perusahaan yang mengikuti Proper.
Sementara itu, Mendukbangga Wihaji menuturkan pihaknya mengapresiasi atas kerja sama tersebut yang diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara lebih baik.
Baca Juga
Program Tamasya adalah tempat penitipan anak bagi para perempuan pekerja, yang mengedepankan tumbuh kembang anak, didampingi pengasuh berkompeten, dan ayanan rujukan bagi anak-anak yang membutuhkan. Program ini diprioritaskan ada di instansi atau lembaga layanan publik yang utamanya yang banyak mempekerjakan perempuan.
"Kami punya inspirasi, ketika saya kunjungan ke Kalimantan Timur, ada korporasi yang bekerja di bidang sawit, pekerjanya banyak, kemudian anak-anaknya gimana? Akhirnya kita bikin Tamasya. Karena itu harapan kami, korporasi yang berkenaan dengan KLH nanti ada syarat Prope-nya dengan menyiapkan Tamasya di perusahaan," tuturnya.
Dia menilai syarat pengadaan Tamasya merupakan salah satu komitmen pemerintah khususnya bagi para perempuan pekerja untuk tetap memberikan pola asuh yang terbaik bagi anak-anaknya, tanpa menghilangkan hak-hak untuk tetap bekerja.
"Anak-anaknya, misal dari para pekerja sawit di kebun-kebun itu, tetap diasuh oleh ibu-ibu pengasuh. Harapannya itu karena mereka juga bagian dari NKRI, punya hak yang sama untuk anak-anaknya, untuk bangsa kita ke depan," ucap Wihaji.
Kemendukbangga/BKKBN telah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan para pekerja pabrik yang mayoritas pekerjanya perempuan. Menurutnya, pengadaan Tamasya juga menjadi salah satu cara untuk menjawab tantangan bonus demografi sehingga lapangan pekerjaan semakin bertambah dan angkatan kerja perempuan juga semakin meningkat.
"Harapannya, khusus para pekerja pabrik yang mayoritas perempuan, tolong disiapkan untuk Tamasya-nya, karena banyak pabrik-pabrik yang tidak saya perlu sebut, pekerjanya perempuan semua, jangan sampai nanti gara-gara ada anak, kemudian keluar dan tidak bisa bekerja," terangnya.
Nantinya, pembiayaan Program Tamasya ini akan diserahkan ke masing-masing perusahaan, namun di Kemendukbangga/BKKBN sepenuhnya gratis bagi para pekerjanya.
"Ada beberapa yang memang sudah ditanggung oleh perusahaan, tetapi kalau swasta kami serahkan ke masing-masing perusahaan. Tentu harapan kita yang berkenaan dengan korporasi untuk bisa memfasilitasi," ujar Wihaji.
