Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RUU Pajak Trump Hambat Pengembangan Energi Bersih AS

Dampak kapasitas pada tenaga angin paling parah dengan kapasitas baru menyusut sebesar 35% dan tidak ada penambahan setelah tahun 2028.
Presiden AS Donald Trump menggelar konferensi pers di Rose Garden, White House pada Rabu (2/4/2025) terkait pemberlakuan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia, serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil. Fotografer: Jim Lo Scalo / EPA / Bloomberg
Presiden AS Donald Trump menggelar konferensi pers di Rose Garden, White House pada Rabu (2/4/2025) terkait pemberlakuan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia, serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil. Fotografer: Jim Lo Scalo / EPA / Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA — Bloomberg NEF memproyeksikan penambahan energi surya, angin, dan penyimpanan di AS akan turun 10% pada 2035. 

Dalam rancangan undang-undang pajak dan belanja utama AS, Presiden Donald Trump akan mengurangi jumlah kapasitas energi terbarukan yang akan ditambahkan AS selama dekade mendatang. 

Kapasitas angin, surya, dan penyimpanan secara keseluruhan akan turun sebesar 10% pada 2035 dibandingkan dengan skenario dasar. RUU tersebut juga akan menghasilkan 3,8 juta ton lebih emisi karbon dari sektor listrik negara tersebut pada 2050.

Dampak kapasitas pada tenaga angin paling parah dengan kapasitas baru menyusut sebesar 35% dan tidak ada penambahan tenaga angin lepas pantai setelah tahun 2028. Kapasitas surya dan penyimpanan energi masing-masing turun sebesar 5% dan 7%.

Awalnya, akan ada upaya jangka pendek untuk mendapatkan kredit pajak bagi proyek yang sedang dibangun sebelum berakhir. Kemudian, kapasitas baru akan menurun pada 2029.

Namun, dalam jangka panjang, perkiraan untuk sektor energi terbarukan membaik. Kapasitas baru untuk tenaga angin dan tenaga surya secara kolektif hanya akan turun 1% di tahun 2050. Hal itu sebagian disebabkan oleh peningkatan permintaan daya dari pusat data dan adopsi kendaraan listrik.

Senior Kebijakan Bloomberg NEF Derrick Flakoll mengatakan One Big Beautiful Bill yang disahkan oleh DPR bulan lalu kini telah diserahkan ke Senat, di mana perubahan diharapkan terjadi. Versi final DPR dari undang-undang tersebut mencakup penghapusan cepat kredit pajak listrik bersih dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi mantan Presiden Joe Biden.

Untuk proyek tenaga bersih non-nuklir baru, kredit hanya akan tersedia jika proyek mulai dibangun dalam waktu 60 hari sejak RUU tersebut menjadi undang-undang dan jika proyek tersebut juga mulai beroperasi sebelum akhir tahun 2028. Kredit 30% untuk tenaga surya perumahan akan berakhir pada akhir tahun ini.

“Membangun lebih sedikit energi bersih baru akan berdampak negatif pada sistem kelistrikan. Di sebagian besar pasar tenaga listrik regional, energi terbarukan dapat ditambahkan ke sistem lebih cepat daripada sumber pembangkitan lain seperti pembangkit listrik berbahan bakar gas. Selain itu, sangat sulit untuk sekadar membangun pembangkit gas baru mengingat pasar kekurangan turbin,” ujarnya dilansir Bloomberg, Jumat (6/6/2025). 

Salah satu hasilnya terdapat harga listrik yang lebih tinggi untuk rumah tangga dan bisnis di AS. 

“Jika Anda menyingkirkan keringanan pajak, Anda meningkatkan biaya modal yang harus dibayarkan oleh perusahaan listrik untuk mendapatkan listrik baru. Itu akan dibebankan kepada konsumen, yang akan memiliki tarif yang lebih tinggi,” tuturnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper