Ambisi Singapura Kebut Pasokan Listrik Hijau, dan Ketergantungannya Terhadap Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Singapura punya ambisi melakukan transformasi besar-besaran di sektor ketenagalistrikan. Negeri Singa menargetkan 40% listrik dialirkan dari sumber rendah karbon pada 2035. Indonesia punya jadi salah satu negara penentu keberhasilan ambisi Singapura tersebut. 

Pada 2023, gas alam mendominasi bauran energi Singapura dengan menyumbang 94,5% dari total kebutuhan bahan bakar. Angka ini tetap stabil pada paruh pertama 2024, di mana gas alam masih menjadi mayoritas dengan 94,1%. 

Berdasarkan Green Plan 2030, Singapura menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi 2 GW dan membangun hingga 4 GW interkoneksi dengan mengimpor listrik bersih dari negara-negara tetangga seperti Indonesia, Vietnam, dan Kamboja. 

Berdasarkan catatan EMBER, hal ini akan menyebabkan peningkatan pangsa pembangkit listrik energi terbarukan dari sekitar 4% pada 2022 menjadi 40% pada 2035.

Untuk mencapai target ambisius tersebut, Singapura tidak bisa sendiri. Mengingat kondisi geografisnya, Singapura harus memanfaatkan potensi energi terbarukan dari negara-negara tetangga yang lebih besar dan memiliki sumber daya yang lebih melimpah.

Dengan begitu, Singapura wajib menghubungkan jaringan listrik negaranya dengan negara-negara tetangga, terutama melalui kabel bawah laut, untuk memungkinkan jual beli listrik antarnegara. 

Penelitian dari Rystad Energy menunjukkan bahwa jika semua rencana sambungan listrik ke Singapura terwujud, ini bisa membuka potensi 25 gigawatt (GW) proyek energi terbarukan dan penyimpanan energi (BESS). 

Proyek-proyek ini bernilai lebih dari $40 miliar dalam bentuk investasi di seluruh wilayah, mencakup tenaga air (PLTA), tenaga surya (PLTS), dan tenaga angin lepas pantai. Mengimpor listrik melalui jaringan listrik regional (regional grid) menawarkan solusi yang lebih hemat biaya bagi negara pulau ini. 

Analis Utama Energi Terbarukan & Kelistrikan (APAC), Rystad Energy, Raksit Pattanapitoon mengatakan Singapura paling diuntungkan dari jaringan listrik regional Asia Tenggara yang sedang berkembang. 

Hanya saja, untuk mewujudkan keuntungan ini, diperlukan kerja sama yang terkoordinasi dan saling menguntungkan dengan negara-negara pemasok. Menurutnya, Singapura harus memanfaatkan kekuatan finansial dan reputasinya sebagai mitra bisnis yang andal dalam mencapai target penggunaan energi terbarukan hingga 40% pada 2035.

“Banyak dari negara-negara ini mungkin melihat sedikit keuntungan langsung dalam terhubung dengan pasar lain,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Rabu (4/6/2025).

Jika semua proyek terealisasi, bisa menghasilkan pengurangan emisi hingga 13 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) per tahun atau penurunan potensi emisi per kapita sektor kelistrikan Singapura sebesar 52-58% antara 2022-2035. Selain potensi pengurangan emisi yang jelas, pendekatan ini juga akan meningkatkan ketahanan energi Singapura. 

Otoritas Pasar Listrik (EMA) Singapura memainkan peran kunci dalam mengamankan pasokan listrik rendah karbon yang diimpor. EMA Singapura pun berencana untuk memperkuat fleksibilitas permintaan, mengembangkan Sumber Daya Energi Terdistribusi (DERs), dan mendukung transformasi jaringan listrik (grid transformation).

“Visi Jaringan Listrik Asean akan menjadi pusat pengembangan masa depan energi yang aman, berkelanjutan, dan tangguh untuk kawasan ini,” ujar Kepala Eksekutif EMA Singapura, Puah Kok Keong.

Adapun untuk mengakselerasi adanya jaringan regional, belum lama ini Singapura membentuk Singapore Energy Interconnections (SGEI). Melansir Straight Times, lembaga ini bakal membantu meningkatkan kepercayaan investor dan menarik pendanaan baru – serta mempercepat upaya Singapura untuk mengimpor lebih banyak listrik yang dihasilkan secara bersih.

Salah satu bukti konkret peran SGEI adalah pengumuman tentang kesepakatan pertamanya untuk mengembangkan kabel listrik bawah laut baru antara Indonesia dan Singapura.

EMA Singapura bekerja sama dengan SGEI telah memberikan Lisensi Bersyarat kepada Singa Renewables Pte Ltd untuk mengimpor 1 gigawatt (GW) listrik rendah karbon dari Indonesia ke Singapura. Ini adalah proyek impor listrik keenam yang menerima Lisensi Bersyarat.

Singa Renewables, sebuah usaha patungan antara TotalEnergies dan RGE (Royal Golden Eagle), sebelumnya telah menerima Persetujuan Bersyarat dari EMA pada September 2024. Singa Renewables menargetkan operasi komersial dimulai pada tahun 2029 dan seterusnya.

Adapun Lisensi Bersyarat dapat diberikan kepada proyek impor listrik yang telah dinilai layak secara teknis dan komersial serta berada dalam tahap pengembangan lanjutan. 

RGE Managing Director Imelda Tanoto, yang tak lain merupakan putri Sukanto Tanoto, mengemukakan bahwa kesepakatan ini merupakan bagian dari langkah perusahaan untuk memperkuat konektivitas regional dan berkontribusi dalam percepatan transisi energi di kawasan Asean. 

“Kami berkomitmen untuk menciptakan nilai ekonomi jangka panjang bagi Indonesia melalui peningkatan investasi, pengembangan rantai nilai energi surya di Indonesia, serta penciptaan para tenaga ahli di bidang energi terbarukan,” kata Imelda dalam siaran pers.

Peran dan Posisi Indonesia

Konsorsium yang mendapatkan Lisensi Bersyarat ini adalah satu dari enam konsorsium yang bakal mendirikan pabrik listrik di Kepulauan Riau untuk kepentingan Singapura. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM sangat berhati-hati terkait isu ekspor listrik ke Singapura. 

Bahkan, tak hanya sekali Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan pernyataan tegas terkait hal tersebut. 

Hanya saja, Ketua Umum Golkar ini mengungkapkan negosiasi terkait rencana ekspor listrik berbasis energi bersih ke Singapura mulai menemui titik terang. Sebelumnya, pemerintah masih menahan rencana ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura hingga mendapat kepastian akan keuntungan yang didapatkan Indonesia.  

"Dalam waktu cepat. Tidak lama lagi sudah mulai ada tanda-tanda cahaya untuk kesepakatan kita [dengan Singapura] sudah mulai ada," ucap Bahlil. 

Bahlil menuturkan bahwa Indonesia akan mendukung dan terbuka untuk melakukan kerja sama dengan pihak manapun, asalkan dapat terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, dia pun menantikan tawaran menarik dari Singapura untuk Indonesia.  

"Jangan kita gadaikan negara ini hanya karena urusan satu-dua perusahaan atau satu kelompok orang," kata Bahlil. 

Sebelumnya, Indonesia telah memiliki kesepakatan kerja sama ekspor listrik hijau dan pengembangan industri panel surya dengan Singapura mencapai US$20 miliar atau setara dengan Rp308 triliun (asumsi kurs Rp15.423 per dolar AS).

Adapun merujuk laporan terbaru Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) ternyata ada hitung-hitungan keuntungan yang didapatkan Indonesia.

Indonesia dapat memperoleh tambahan devisa hingga US$4,2 miliar - US$6 miliar dan pajak penghasilan US$210- US$600 juta setiap tahun dengan mengekspor listrik hijau ke Singapura. Selain itu, proyek ekspor listrik ini akan menyerap 80.000 pekerja. 

Perhitungan ini dengan asumsi ekspor listrik sebesar 3,4 gigawatt (GW) dengan tarif yang disepakati sekitar US$14 sen - US$20 sen per kilowatt hour (kWh). IEEFA juga menyatakan Indonesia dapat menerapkan royalti untuk setiap kWh listrik yang diekspor ke Singapura.