Bisnis.com, JAKARTA — Gedung perkantoran bersertifikat hijau di Jakarta dilirik perusahaan multinasional.
Senior Associate Director Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan perusahaa multinasional tertarik untuk menyewa ruang perkantoran bersertifikat green karena ada aturan yang mewajibkan berkantor di gedung hijau. Meskipun sewa perkantoran bersertifikat hijau ini lebih mahal dengan ruang yang tidak bersertifikat, namun tingkat hunian di perkantoran hijau sangat tinggi.
“Kelas premium itu okupansi secara keseluruhan 76% hingga 77%, kalau green building kelas premium bisa capai 90%. Padahal harga sewanya mahal tetapi tetap okupansinya tinggi, karena persyaratan mereka berkantor di gedung green building,” ujarnya kepada Bisns, Rabu (23/4/2025).
Adapun menurut catatan Colliers Indonesia, jumlah gedung di Jakarta yang bersertifikat hijau dengan tingkat gold sebanyak 28 gedung, gold plus sebanyak 2 gedung, dan platinum sebanyak 22 gedung.
“Sertifikat hijau gedung di Jakarta yang mengeluarkan sertifikasi hijau seperti green mark yang dirilis oleh Building and Construction Authority (BCA) Of Singapore, Leadership In Energy and Environmental Design (LEED) yang dirilis oleh United State Green Building Council, maupun Green Building Council Indonesia (GBCI),” kata Ferry.
Head of Office Services Colliers Indonesia Bagus Adikusumo menambahkan saat ini, persyaratan untuk memiliki kantor di gedung hijau bersertifikat sebagian besar dipicu oleh perusahaan multinasional, sedagkan perusahaan lokal atau nasional belum ada yang memiliki kantor di gedung hijau bersertifikat.
Baca Juga
“Namun kami yakin, hal itu akan segera berubah, perusahaan lokal akan minati gedung kantor bersertifikat hijau,” ucapnya.
Menurutnya, tantangan gedung hijau bersertifikat adalah mempertahankan sertifikasinya karena banyak persyaratan yang perlu dilakukan baik oleh pemilik gedung maupun penyewa.
“Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, pemilik gedung harus memastikan bahwa persyaratan ini dipertahankan agar sertifikasi hijau tetap berlaku,” tutur Bagus.
CEO PT Leads Property Services Indonesia Hendra Hartono menuturkan tingginya perusahaan multinasional yang menempati gedung perkantoran bersertifikat hijau karena aturan global head office yang harus menerapkan aturan environment, social, and good governance (ESG) di mana mendukung program kelestarian dan ramah lingkungan dengan harus memiliki sertifikat hijau.
Adapun jumlah gedung perkantoran bersertifikat hijau di Jakarta saat ini mencapai 14% dari total luas lantai bruto Central Business Distric (CBD) mencapai 1.076.404 meter persegi.
“Untuk itu salah satu cara pembobotan utama dan mudah dalam mendapatkan sertifikat hijau untuk kantor mereka adalah dengan menempati gedung kantor yang bersertifikat hijau, tidak hanya interior dan perabotnya yang ramah lingkungan,” ujarnya kepada Bisnis.
Dia memprediksi Tren permintaan untuk gedung perkantoran hijau terus berlangsung karena tekanan dari para korporasi multinasional yang memiliki policy mandatory untuk menempati gedung kantor dengan aspek kesinambungan (sustainability) terutama pada gedung grade A dan premium grade A.
Para perusahaan besar dan multinasional kebanyakan dari mereka mulai mencari ruang perkantoran yang memenuhi standar keberlanjutan dan ramah lingkungan sebagai bagian dari komitmen ESG. Adapun perusahaan multinasional tersebut berasal dari sektor sektor finansial, pertambangan, jasa, consumer goods, dan teknologi.
“Jadi banyak gedung eksisting grade A yang melakukan upgrade ke gedung bersertifikat green building. Rerata semua gedung premium grade A sudah memiliki sertifikat green building. Tren sewa perkantoran di Jakarta semakin dipengaruhi oleh konsep gedung ramah lingkungan,” katanya.
KANTOR HIJAU LEBIH HEMAT
Gedung ramah lingkungan sangat menarik karena dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang melalui efisiensi energi dan air, serta meningkatkan produktivitas karyawan melalui lingkungan kerja yang sehat.
“Para penyewa semakin sadar akan dampak lingkunga dan keberlanjutan. Terkait dengan harga sewa belum ada kenaikan untuk ruang perkantoran hijau, masih stabil. Harga transaksi sewa ruang kantor hijau dengan yang tidak, tidak ada perbedaan, jadi predikat green building bukan menjadi penentu harga sewa,” ucap Hendra.
Sementara itu, Direktur ESG Knight Frank Asia Pasifik dan Singapura Jackie Cheung berpendapat pasar gedung perkantoran hijau yang berkembang di Jakarta mengindikasikan peningkatan kesadaran dan penerapan prinsip ESG di sektor properti. Data dari Knight Frank Indonesia, gedung perkantoran bersertifikat hijau seperti yang memiliki GBCI, Greenmark, LEED, dan WELL kini mewakili 14% dari total luas lantai bruto (GFA) gedung perkantoran di CBD Jakarta, mencapai 1.076.404 meter persegi. Permintaan akan ruang kerja berkelanjutan cukup stabil, terutama untuk ruang perkantoran premium.
“Tingkat hunian gedung bersertifikat hijau menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan gedung perkantoran konvensional sebanyak -3%. Namun, rerata pertumbuhan harga sewa untuk ruang kantor berkelanjutan ini secara signifikan lebih tinggi sekitar 25% hingga 30%,” tuturnya.
Perbedaan sewa ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti lokasi, usia bangunan, fitur smart technology, building specification, supporting facilities, amenities dan lainnya. Meskipun demikian, tren gedung perkantoran hijau ini diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan matangnya pasar ESG.
Dia mencontohkan pasar dari gedung perkantoran bersertifikat Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) di Inggris mampu meningkatkan nilai properti bagi investor dan pemilik. Di London, gedung perkantoran dengan peringkat BREEAM sangat baik, sangat baik sekali dan luar biasa mengalami kenaikan sewa antara 3,7% sampai 12,3% dalam 10 tahun.
Knight Frank juga mengamati peningkatan adopsi ESG di pasar perkantoran dimana investor Eropa dan Asia memprioritaskan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, dan fasilitas pengisian kendaraan listrik (EV) saat mempertimbangkan akuisisi properti. Saat ini, gedung perkantoran hijau di Jakarta umumnya dilengkapi dengan infrastruktur pengisian EV, integrasi energi terbarukan, dan sistem konservasi dan daur ulang air dan sampah, serta pemantauan konsumsi energi.
Menurutnya, pertumbuhan pasar gedung perkantoran hijau di Jakarta membuktikan bahwa pelaku industri properti dan penyewa semakin sadar akan pentingnya ESG.
“Kami melihat minat yang meningkat pada bangunan yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga memberikan manfaat sosial dan didukung oleh tata kelola yang kuat. Prestise juga menjadi nilai tambah dari gedung perkantoran berbasis ESG. Kami prediksikan tren ini akan terus berlanjut seperti pasar Asia Pasifik, karena semakin banyak perusahaan memasukkan ESG ke dalam strategi bisnis mereka,” terang Jackie.
Terpisah, Corporate Director PT Intiland Development Tbk (DILD) Theresia Rustandi mengatakan International Finance Corporation (IFC) memproyeksikan permintaan terhadap ruang perkantoran bersertifikat hijau di Indonesia akan mengalami peningkatan karena potensi pasar yang terus tumbuh.
Pasalnya, kesadaran terhadap bangunan hijau terus meluas. Selain itu, terdapat banyak keuntungan saat memiliki kantor di bangunan hijau seperti biaya utilitas yang lebih rendah dan partisipasi perusahaan dalam mengurangi jejak karbon
“Kami melihat pencarian terhadap perkantoran bersertifikat hijau relatif meningkat seiring dengan semakin meluasnya kesadaran tenant terhadap komitmen keberlanjutan dan penerapan upaya ESG,” ujarnya kepada Bisnis.
Menurutnya, pembangunan bangunan hijau memerlukan biaya konstruksi yang lebih tinggi karena menggunakan material ramah lingkungan hingga teknologi energi yang efisien. Namun, ekosistem pengembangan bangunan hijau bisa perlahan diwujudkan melalui pembuatan kebijakan publik yang relevan didukung dengan tersedianya insentif sehingga ekspansinya di Indonesia bisa terjadi lebih cepat.
“Terdapat sejumlah faktor dalam penentuan harga sewa ruang kantor antara lain lokasi, apakah lokasinya di CBD atau non-CBD area, fasilitas, serta sertifikat hijau. Adapun saat ini, market position Gedung South Quarter meliputi harga sewa per meter persegi dan green building score, bisa dibilang sebagai salah satu yang terbaik di antara kompetitornya di TB Simatupang Jakarta Selatan,” katanya.
Theresia mengungkapkan untuk saat ini, permintaan terhadap perkantoran bersertifikat hijau mayoritas datang dari perusahaan multinasional yang memasukkan spesifikasi green building sebagai salah satu persyaratan untuk menjalankan operasional mereka.
Hal ini tercermin dari beberapa existing tenant di South Quarter, gedung perkantoran bersertifikat hijau pengembangan Intiland yang merupakan perusahaan multinasional.
Adapun emiten berkode DILD ini mengembangkan proyek mixed-use and high rise bersertifikasi hijau yaitu South Quarter (SQ) di TB Simatupang, Jakarta Selatan. SQ didesain oleh arsitek Tom Wright dengan fokus kepada sustainability dan energy saving. SQ merupakan kompleks bangunan hijau pertama di TB Simatupang yang tersertifikasi dengan menerima Gold Certificate dari GBCI.
“Tingkat okupansi SQ saat ini kurang lebih sebanyak 95%. Mayoritas tenant merupakan perusahaan multinasional di berbagai bidang, mulai dari perbankan, FMCG, health and medicine, transportasi dan logistik, dan lainnya,” ucap Theresia.
