Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PwC Indonesia Sebut Mekanisme Pasar Karbon dan Pendanaan Iklim Kunci Sukses Tekan Emisi

Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 915 juta ton CO2 per tahun pada 2030, namun hanya mencapai 429 juta ton pada 2022.
Tumpukan batu bara di depan cerobong asap industri dengan latar langit biru./Bloomberg - Waldo Swiegers
Tumpukan batu bara di depan cerobong asap industri dengan latar langit biru./Bloomberg - Waldo Swiegers

Bisnis.com, JAKARTA - PwC Indonesia mengungkapkan bahwa target pemerintah untuk mengurangi emisi pada 2030 menghadapi sejumlah tantangan, seperti kebutuhan pendanaan iklim yang melebihi anggaran negara dan mekanisme pasar karbon yang masih belum berkembang.

Yuliana Sudjonno, Partner dan Sustainability Leader PwC Indonesia, menekankan pentingnya pasar karbon yang kuat untuk mendukung upaya pengurangan emisi.

“Dengan mengembangkan kerangka Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (Monitoring, Reporting, and Verification/MRV) yang diakui secara internasional serta menyelaraskan metodologi proyek karbon dengan standar global, Indonesia dapat meningkatkan kredibilitas kredit karbonnya dan mempermudah ekspor internasional,” ujar Yuliana dalam keterangan tertulis pada Kamis (13/3/2025).

Mengacu pada Perjanjian Paris, yang bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2ºC, dengan upaya menahannya pada 1.5ºC, dibutuhkan upaya besar dari setiap negara. Investasi besar dan penyesuaian pasar sangat mendesak dilakukan.

Dalam konteks ini, pasar karbon memainkan peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), sementara Indonesia memiliki posisi kunci dalam solusi perubahan iklim global.

Untuk merinci strategi utama dalam menekan emisi, PwC Indonesia menerbitkan publikasi berjudul Indonesia Carbon White Paper, yang membahas potensi pasar karbon untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam Nationally Determined Contributions (NDCs) dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 915 juta ton CO2 per tahun pada 2030, namun hanya mencapai 429 juta ton pada 2022. Untuk mencapai target ini, diperlukan dana sekitar US$281,23 miliar, yang melebihi kapasitas anggaran negara.

Yuliana menambahkan, pemerintah perlu meningkatkan transparansi informasi proyek dalam SRN-PPI (Sistem Registri Nasional-Pengendalian Perubahan Iklim). Penyediaan detail proyek yang komprehensif, seperti yang terdapat pada registry internasional, dapat membangun kepercayaan yang lebih besar dari pemangku kepentingan dan menarik investasi internasional.

Berikut sejumlah rekomendasi PwC Indonesia untuk mengembangkan pasar karbon Indonesia:

- Memperjelas peraturan seputar perdagangan karbon internasional untuk mendukung kelayakan proyek karbon bagi investor.

- Memperjelas mekanisme Penyesuaian yang Sesuai (CA) dan Penyesuaian yang Tidak Sesuai (NCA).

- Meninjau kembali penetapan harga dasar pajak karbon saat ini dan ambang batas sektoral terkait.

- Meningkatkan transparansi informasi proyek dalam SRN-PPI

- Mengomunikasikan panduan tentang perlakuan akuntansi dan pajak atas transaksi kredit karbon

- Memanfaatkan teknologi untuk mendukung tata kelola dan efisiensi di seputar pasar karbon Indonesia


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper