.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA – Ketegasan pemerintah mengenai komitmen pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian investasi di sektor energi baru terbarukan.
Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan yang menjadi pertanyaan investor adalah kejelasan proyek PLTS, bukan pendanannya. Menurutnya, gambaran proyek pembangkit yang terjadi dalam RUPTL, tidak dapat memberikan kepastian bisnis.
“Dari sudut pandang investor, mereka punya uang, tapi kan masalahnya selama ini soal procurement. Jangan sampai ada kesan, ada kuota formal tetapi juga ada kuota informal,” ujarnya, saat dihubungi, Selasa (18/2/2025).
Merujuk RUPTL 2021-2030, porsi pembangkit EBT yang disiapkan sebesar 51,6% atau 20,92 GW pada 2030. Hanya saja, lanjutnya, pemerintah belum memaparkan hasil dari RUPTL yang disebut paling hijau tersebut. Padahal, saat ini sedang disiapkan RUPTL 2025 - 2034 yang konon mengakomodir pembangkit hijau hingga 70% dari total 40,6 GW.
Merujuk data International Energy Agency (IEA), Indonesia punya prospek menarik di sektor pembangkit tenaga surya. Hanya saja, dalam laporan yang bertajuk What to look for in APeC renewable energy in 2025, negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena meningkatnya dukungan dari pemerintah.
Putra menambahkan dukungan pemerintah dapat terlihat langsung dari arus investasi yang masuk. “Sayangnya, bicara pengembangan, kita hanya fokus jangka panjang, tidak punya strategi jangka pendek. Jadi apa yang kita dapat maknai dari RUPTL, khususnya dari prospek pengembangan EBT,” ujarnya.
Baca Juga
IEA memaparkan, Indonesia dan Laos punya potensi memanfaatkan bebasnya hambatan tarif anti dumping yang menyasar beberapa negara di Asean, seperti Vietnam dan Thailand. Indonesia juga punya peluang untuk mengembangkan PLTS apung hingga 2033.
Tak hanya itu, prospek proyek PLTS tampak dari rencana ekspor listrik ke Singapura. Indonesia telah memiliki kesepakatan kerja sama ekspor listrik hijau dan pengembangan industri panel surya dengan Singapura mencapai US$20 miliar atau setara dengan Rp308 triliun (asumsi kurs Rp15.423 per dolar AS).
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa persetujuan izin ekspor listrik ke Singapura baru akan diberikan setelah Indonesia mendapat kepastian akan keuntungan yang didapat dari kerja sama tersebut. Prasyarat tersebut telah ia sampaikan kepada otoritas Singapura.
"Jadi aku bilang sama dia [menteri Singapura] begini, aku kirim kamu, oke, energi baru terbarukan dari Riau, Kepri, dia juga minta untuk CCS [carbon capture and storage], supaya menangkap carbon capture dari industri Riau, oke, saya setuju juga. Tapi saya mau tanya, kamu kasih Indonesia apa?" kata Bahlil, pekan lalu.
Menanggapi tarik-ulur ekspor listrik bersih ini, Putra berharap ketegasan pemerintah soal arah bisnis sektor EBT, untuk kebutuhan dalam negeri ataupun ekspor.
“Kalau memang pemerintah ga mau ekspor, karena tidak menguntungkan, ya tidak apa-apa. Tapi kenapa, pengembangannya di Tanah Air itu seret? Ekspor ga boleh, tapi juga ga ekspansi di dalam negeri,” pungkasnya.
