Indonesia Siap Terapkan B40 Mulai Januari 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia memastikan bahwa kebijakan campuran biodiesel berbasis sawit 40% atau B40 akan dimulai pada 1 Januari 2025.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (29/11/2024) sebagaimana dilaporkan Reuters. Sampai saat ini Indonesia telah menerapkan kebijakan bauran 35% biodiesel berbasis sawit atau B35.

Airlangga menyatakan bahwa implementasi B40 merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata Indonesia kepada dunia karena dapat mengurangi emisi karbon dioksida sekitar 40 juta ton metrik. Ia juga mengatakan bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan mampu menutup selisih biaya antara bahan bakar berbasis minyak sawit dengan bahan bakar fosil.

Menurut Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), penerapan B40 akan meningkatkan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel menjadi 13,9 juta ton, dibandingkan dengan perkiraan 11 juta ton yang dibutuhkan tahun ini dengan B35.

BPDPK sebelumnya mengungkapkan kebutuhan dana untuk penerapan B40 dapat mencapai Rp47 triliun untuk tahun depan. Di sisi lain, proyeksi pendapatan dari pungutan ekspor sawit hanya sekitar Rp21,5 triliun.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan kebutuhan dana tersebut dapat lebih tinggi apabila harga Fatty Acid Methyl Ester (FAME) lebih mahal dibandingkan dengan solar.

Adapun dana kelolaan BPDPKS sampai awal November 2024 mencapai Rp31,8 triliun yang berasal dari pajak ekspor sebesar Rp26 triliun dan dana cadangan sebesar Rp5,5 triliun.

Menurut Eddy, dengan penerapan B40 yang ditargetkan mulai Januari 2025 dan asumsi harga FAME mengalami peningkatan sementara harga solar tertahan, maka beban yang harus dibayarkan BPDPKS untuk subsidi biodiesel berpotensi makin melambung.

Dengan asumsi tersebut, maka kebutuhan dana untuk penerapan B40 tahun depan berada dikisaran Rp46 triliun–Rp47 triliun dengan proyeksi kebutuhan volume mencapai 15,78 juta kiloliter, naik dari penerapan B35 saat ini yang kebutuhan pasokannya mencapai 13,4 juta kiloliter.

"Kita harus mencari inovasi-inovasi pembiayaannya. Ini saya belum tahu masih gimana, kita sekarang sedang melakukan suatu study, suatu kajian, yang nanti mungkin akan kami sampaikan kepada pemerintah melalui komite pengarah dengan sendirinya," katanya.