Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan langkah pemerintah Indonesia untuk terus mendukung transisi energi hijau di tengah tantangan yang kompleks sebagai negara kepulauan.
“Agenda di hari pertama ini [Rabu] saya mulai dengan berbicara di @brookingsinst, sebuah think tank kebijakan publik, untuk menceritakan peranan @kemenkeuri dalam mendorong dan mendukung transisi energi bagi banyak negara berkembang,” tuturnya dikutip dari Instagram @smindrawati, Rabu (17/4/2024).
Sri Mulyani memberikan keynote speechnya di High-Level Event di Brookings Institution, Washington, D.C (16/4/2024) yang bertajuk “Navigating the Mid-transition Period of the Low-Carbon Shift: The Critical Role of Finance Ministries”. Pada sambutannya, Sri Mulyani menyatakan komitmen Indonesia untuk terus mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi energi ke ramah lingkungan.
Dirinya menuturkan Kementerian Keuangan yang dipimpinnya memegang peran penting dalam menyediakan beragam kerangka kebijakan yang tepat untuk transisi energi.
Baca Juga
Bukan hanya policy atau kebijakan yang disediakan, Kementerian Keuangan juga berperan dalam mengembangkan lebih banyak instrumen serta kebijakan terkait mekanisme pembiayaan bagi sektor swasta dan filantropi.
Meski demikian, Bendahara Negara menyebut bahwa transisi energi sangat kompleks dalam prosesnya. Kompleksitas yang terjadi tidak hanya secara politis, namun juga secara sosial. Utamanya karena harus memprioritaskan prinsip keterjangkauan energi serta keadilan.
“Terlebih, dengan lebih dari 100.000 pulau dan 270 juta penduduk, kompleksitas ini menjadi semakin nyata bagi Indonesia. Bagaimana mendesain transisi energi ini, sembari menjaga pertumbuhan dengan rerata lebih dari 5 persen selama hampir dua dekade adalah pelajaran dari Indonesia yang saya bawa ke fora ini,” tuturnya.
Selanjutnya, Menkeu juga menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan transisi energi memerlukan kerja bersama yang kuat melalui sinergi kolaborasi baik antar kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, antar pemerintahan, juga dukungan internasional.
“Kami akan terus mengingatkan permasalahan transisi energi ini bukanlah permasalahan perorangan atau satu institusi. Harus diupayakan bersama-sama. Baik di tingkat Indonesia, regional, hingga global,” tutupnya.
Pada lawatannya ke Ibu Kota Amerika Serikat itu pula, Sri Mulyani bertemu dengan Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa untuk berbincang mengenai Energy Transition Mechanism (ETM) dan juga rencana kedepan dari ADB.
Pasalnya, RI membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam melakukan transisi energi. Misalnya, Just Energy Transition Partnership (JETP) mengidentifikasi kebutuhan investasi untuk mempercepat masa operasi PLTU batu bara di Indonesia mencapai US$300 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
