Bisnis.com, JAKARTA — Hingga akhir 2024, cakupan akses air bersih perpipaan baru mencapai 19,67%. Padahal, pemerintah menargetkan akses perpipaan air bersih dapat mencapai 100% pada 2045.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan akses air bersih yang layak dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Salah satu yakni memperkuat kerja sama dengan pihak swasta guna mencapai target 100% akses perpipaan pada 2045. Hingga tahun 2024 cakupan akses perpipaan baru mencapai 19,67% sehingga masih terdapat gap sebesar 80,24% yang harus dikejar.
“Kami mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperkuat kerja sama dengan swasta guna mempercepat pencapaian target 100% akses perpipaan pada 2045,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/3/2025).
Dalam mendukung target tersebut, Kementerian PU mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Inpres ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan air minum, termasuk mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum dalam kerja sama dengan swasta.
Dody menuturkan kerja sama dengan swasta dapat dilakukan melalui BUMD Air Minum yang memiliki kinerja sehat dan menerapkan tarif biaya pemulihan penuh atau full cost recovery (FCR) selama 3 tahun berturut-turut.
Baca Juga
Pada 2024, terdapat 258 BUMD air minum dengan kinerja sehat, 96 BUMD air minum kurang sehat, dan 40 BUMD air minum sakit.
Saat ini, dari 258 BUMD Air Minum berkinerja sehat hanya 19 yang memenuhi kriteria untuk bekerja sama dengan swasta.
Dody menekankan pentingnya perhatian kepala daerah terhadap penyesuaian tarif air minum agar lebih menarik bagi investor. Selain itu, perlu ada intervensi dari pemerintah daerah terhadap 136 BUMD yang masih berkinerja kurang sehat atau sakit agar dapat beroperasi lebih optimal.
“Salah satu tujuan didirikannya BUMD adalah memberikan keuntungan. Jika masih kurang sehat atau sakit, sebaiknya ada langkah strategis dari pemerintah daerah untuk memperbaikinya,” katanya.
