Bisnis.com, JAKARTA — Para pemimpin negara anggota G20 bakal bertemu membahas isu iklim dan transisi energi pada hari kedua pelaksanaan konferensi tingkat tinggi (KTT) di Rio De Janeiro, Brasil.
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kesepakatan global dalam penanganan pemanasan global dan perubahan iklim, sejalan dengan COP29 yang tengah berlangsung di Baku, Azerbaijan.
Pembahasan isu ini sejalan dengan desakan untuk komtimen iklim yang lebih kuat. Terlebih suhu bumi menyentuh rekor terhangatnya pada tahun ini.
Mengutip Reuters, para pemimpin G20 telah menyerukan percepatan realisasi pendanaan iklim dalam pernyataan bersama hari pertama KTT G20. Nilai komitmen pendanaan dinaikkan dari awalnya bernilai miliaran dolar menjadi triliunan dolar per tahun.
Para pemimpin juga sepakat bahwa negosiator COP29 perlu mencapai kesepakatan tentang “tujuan finansial baru” yang menyinggung jumlah dana yang harus disediakan negara-negara kaya bagi negara-negara berkembang. Namun, mereka tidak memberikan solusi spesifik yang harus diambil.
Para ekonom menyarankan bahwa target tersebut setidaknya harus mencapai $1 triliun per tahun. Sementara itu, negara-negara maju, termasuk di kawasan Eropa, mendesak agar negara-negara berkembang yang lebih kaya seperti China dan negara-negara Timur Tengah ikut berkontribusi dalam pendanaan iklim.
Baca Juga
Namun, negara-negara berkembang seperti Brasil menolak gagasan itu dengan argumen bahwa negara maju adalah penyebab utama perubahan iklim.
Sebelumnya, usulan agar negara berkembang dapat berkontribusi secara sukarela sempat muncul dalam pembahasan, tetapi tidak dimasukkan dalam kesepakatan akhir.
Dalam pembukaan KTT G20, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menekankan bahwa dampak perubahan iklim sudah terlihat di seluruh dunia dan memerlukan perhatian mendesak.
G20, yang menguasai 85% ekonomi dunia dan bertanggung jawab atas lebih dari tiga perempat emisi gas rumah kaca, dianggap vital dalam membentuk respons global terhadap pemanasan bumi.
Selain itu, G20 juga berkomitmen untuk menyepakati perjanjian hukum yang mengikat guna membatasi polusi plastik pada akhir 2024, dengan pembicaraan lebih lanjut dijadwalkan pekan depan untuk menyelesaikan negosiasi yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.
