Bisnis.com, JAKARTA — Rencana baru dari industri otomotif di Uni Eropa memicu perdebatan. Asosiasi produsen mobil Eropa (ACEA) mendorong pelonggaran target emisi CO2 mobil, namun usulan ini dikritik karena dinilai dapat memperlambat transisi ke kendaraan listrik.
Berdasarkan analisis dari kelompok Transport & Environment (T&E), jika usulan tersebut disetujui, Uni Eropa berpotensi mengeluarkan biaya tambahan hingga sekitar US$80 miliar atau sekitar Rp1,3 kuadriliun untuk impor minyak antara tahun 2026 hingga 2035.
Menurut dokumen posisi ACEA yang bocor, industri mobil mengusulkan agar target emisi tahun 2030 tidak lagi dihitung secara ketat setiap tahun, melainkan dirata-ratakan dalam periode lima tahun.
Usulan ini dianggap lebih longgar dibandingkan rencana awal Komisi Uni Eropa yang hanya memberikan periode tiga tahun. Selain itu, ACEA juga meminta agar aturan penghitungan emisi mobil hybrid plug-in dibuat lebih longgar.
Jika permintaan ini diterima, produsen mobil dinilai akan lebih leluasa menjual mobil berbahan bakar bensin atau hybrid, dan tidak perlu terlalu cepat beralih ke mobil listrik sepenuhnya. Hal ini berpotensi membuat penjualan mobil listrik tetap stagnan di sekitar 21% hingga akhir dekade ini, jauh di bawah target regulasi saat ini yang menginginkan porsi jauh lebih besar.
Kelompok lingkungan memperingatkan kondisi ini tidak hanya akan memperlambat transisi energi, tetapi juga membuat Eropa semakin bergantung pada impor minyak. Mereka menilai, di saat harga bahan bakar masih tinggi, justru kendaraan listrik seharusnya didorong agar lebih cepat berkembang dan lebih terjangkau bagi masyarakat.
Baca Juga
Manajer kebijakan kendaraan di T&E Émilie Casteignau Bernardini mengatakan dampak yang terjadi jika menunda masuknya mobil listrik, menurutnya hal itu bisa membuat Eropa bergantung pada bensin yang semakin mahal dan merugikan masyarakat.
“Produsen mobil membuat Eropa tetap bergantung pada minyak di saat warga membayar sekitar US$2,2 [sekitar Rp38 ribu] per liter bensin dan kesulitan mengisi tangki mereka,” kata Bernardini dikutip dari T&E, Selasa (21/4/2026).
Perdebatan ini semakin memanas setelah beberapa pemerintah, termasuk Jerman, mulai mendukung sebagian usulan industri otomotif.
Di sisi lain, kelompok lingkungan menilai langkah tersebut bisa merugikan upaya pengurangan emisi jangka panjang dan membuat Eropa tertinggal dalam persaingan teknologi kendaraan listrik global. (Nur Amalina)
